Segera Terwujud, Kalikotes Sebagai Kecamatan Layak Anak

Segera Terwujud, Kalikotes Sebagai Kecamatan Layak Anak

Kalitannews.com. // Klaten – Pencanangan kabupaten Klaten sebagai kabupaten layak anak adalah pelaksanaan dari misi dan visi bupati dan wakil bupati Klaten yang ingin mewujudkan warga masyarakat kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.

Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Kecamatan Layak Anak ( Kelana) Menuju Kabupaten Layak Anak di kecamatan Kalikotes kabupaten Klaten pada hari Jum’at (19/2/21) yang bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Kalikotes.

Acara dihadiri oleh unsur forkopimcam Kalikotes antara lain, ibu Seniwati, Camat Kalikotes sebagai tuan rumah. Kapolsek Kalikotes, Danramil Klaten Tengah, Kepala KUA kecamatan Kalikotes, Seluruh Kepala Desa se kecamatan Kalikotes, Ibu ibu Ketua TP PKK se kecamatan Kalikotes dan tamu undangan lainnya.

Juga tampak hadir Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pembinaan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pemkab Klaten, Much. Nasir yang disertai oleh dua pejabat di Dinsos P3AKB kabupaten Klaten yaitu Hj. Setyowati dan Hj. Purwani.

Camat Kalikotes, Seniwati saat memberikan sambutan mengatakan salah satu hak anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Baik perlindungan secara fisik maupun secara hukum dan administratif.
Kepemilikan akte kelahiran, salah satunya. Dengan sudah memiliki akte kelahiran, si anak sudah jelas haknya terlindungi.

Kepala Dinsos P3AKB, Much. Nasir mengatakan setelah pencanangan kecamatan layak anak ini, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan gugus tugas desa layak anak dan forum desa anak.

“Pembentukan desa layak anak ini dalam rangka melindungi hak anak dalam hal mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk dapat perlindungan dan hak untuk berpendapat..” ucap Much. Nasir.

“Seorang anak, sejak berusia 0 tahun atau saat masih dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup. Makanya muncul larangan melakukan aborsi. Ada program pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Itu dalam rangka memenuhi hak anak ketika masih dalam kandungan..” jelas Much. Nasir.

Selanjutnya Much Nasir juga menyoroti soal banyaknya perkawinan usia dini di kabupaten Klaten di saat ada pandemi covid19 ini.
” Ada peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah akhir akhir ini. Banyak anak anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil sebelum nikah. Ini yang memprihatinkan…” ungkap Much. Nasir.

Terkait hal ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Pembinaan Anak pada Dinsos P3AKB Pemkab Klaten, Hj. Purwani, bahwa di Jawa Tengah dicanangkan gerakan “Ojo Ngawinke bocah” atau jangan menikahkan anak anak yang masih di bawah usia kawin.

Menurut Hj. Purwani, seseorang dikategorikan sebagai anak adalah saat usia 0 tahun atau sejak masih dalam kandungan ibunya sampai usia 18 tahun. Dalam rentang usia tersebut, anak anak masih menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk memberikan hak hak dasar sebagai anak.

“Termasuk memberikan perlindungan dan pengawasan jangan sampai terjadi perkawinan di bawah umur. Wong tuwo ojo sampai ngawinke bocah…” pesan Hj. Purwani.( Jon’s)

 965 kali dilihat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *